Tuesday, 1 September 2015
  • slide_0
    Customer Focus;
    Medahulukan kepentingan pelanggan internal maupun eksternal dibandingkan kepentingan pribadi dalam pelaksanaan kerja sehari - hari
  • slide_1
    Integrity;
    Bersikap jujur, perilaku disiplin dan penuh tanggungjawab, baik menyangkut disiplin waktu kerja, maupun pelaksanaan kerja sesuai tuntutan jabatan dan prosedur kerja
  • slide_2
    Innovative;
    Menghasilkan ide-ide yang dapat digunakan untuk mempercepat proses transformasi PERUSAHAAN, serta terbuka terhadap metode-metode baru dalam analisis dan penyelesaian masalah
  • slide_3
    ORGANIZATION;
    Setiap perusahaan mempunyai dua struktur organisasi: Yang resmi adalah yang tergambar pada bagan; Yang lainnya adalah hubungan keseharian yang selaras diantara pelaksananya. (Harold S. Gene)
  • slide_4
    RESOURCES;
    Anugerah menimbulkan kewajiban, lakukanlah upaya terbaikmu untuk pekerjaanmu. Dirimu merupakan sumberdaya bagi lingkunganmu. (Barbara Sher)
  • slide_5
    APPRECIATION;
    Temukan dunia dalam pekerjaanmu dan dengan sepenuh hati berserah dirilah padaNYA. (Buddha)
  • slide_6
    PROSES;
    Keberhasilan terdiri dari 1% pikiran dan 99% usaha. Diatas segalanya adalah kerja keras. Keberuntungan adalah kesempatan yang disertai dengan kesiapan.(Thomas A. Edison)
  • slide_7
    Manusia;
    Tanda akal seseorang itu adalah pekerjaannya, dan tanda ilmu seseorang itu adalah perkataannya. (Imam Ghazali)
  • slide_8
    PERFORMA;
    Jangan bersikeras menjadi orang yang berhasil tetapi jadilah orang yang berguna. (Einstein)
  • slide_9
    EFFEKTIFITAS;
    Efisiensi adalah melakukan sesuatu dengan benar. efektifitas adalah melakukan hal yang benar. (Zig Ziglar)
  • slide_10
    ACCOUNTABILITY;
    Keberhasilan adalah buah dari tanggung jawab. (Winston Churchill)

KEMKUMHAM Akta TPI 18 Maret 2005 tidak Prosedural

Source : Investor Daily, Hal. 21 Mon, 5 Jul 2010

Oleh Bani Saksono

 

JAKARTA - Kementerian Hukum dan HAM (Kemkumham) kembali menyatakan tidak sahnya keberadaan Akta PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (TPI) yang diajukan pada 18 Maret 2005. Sebab, proses pengajuan akta itu tidak menempuh prosedur yang berlaku di bekas Departemen Kehakiman itu.

 

Hal itu kembali dilontarkan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Kemkumham Aidir Amin Daud, Minggu (4/7) di Jakarta. Dia menegaskan; pengesahan akta PT dibatalkan karena proses penerbitannya tidak sesuai prosedur, yakni tidak melalui otoritas berwenang di Kemkumham. "Surat keputusan pada 2005 itu prosedurnya tidak benar, tidak dikeluarkan oleh pejabat struktural yang mempunyai otoritas," kata Aidir, kemarin.

 

Aidir menjelaskan, Prosedur yang benar adalah permohonan pengesahan diajukan ke otoritas berwenang di Kemkumham. Pejabat itulah yang akhimya menerbitkan surat perintah kepada operator Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) yakni PT Sarana Rekatama Dinamika (SRD) untuk diproses. "Prosedur ini yang tidak dijalankan. Pengajuan pengesahan langsung ditujukan ke PT SRD, tidak melalui otoritas yang berwenang," kata Aidir.

 

Dalam kasus Sisminbakum, pihak Kejaksaan menyatakan negara dirugikan hingga Rp 410 miliar. Sebab, dana kutipan dari para notaris yang mendaftarkan perusahaannya ke Ditjen AHU mayoritas masuk kantong PT SRD.

 

Sebelum TPI yang belakangan dikuasai Hary Tanoesoedibjo itu, pemegang 100% saham TPI mengadakan rapat umum pemegang saham (RUPS) pada 17 Maret 2005 dengan agenda merombak jajaran direksi dan komisaris. RUPS mengangkat Dandy Nugroho Hendro Mariyanto Rukmana selaku Dirut menggantikan Hidajat Tjandradjaja. Hasil RUPS itu pun didaftarkan ke Ditjen AHU melalui notaries BuntarioTigris Darmawa, pada hari itu juga. Namun, pendaftaran itu tak bisa mengakses Sisminbakum.

 

Sehari berikutnya, RUPS 18 Maret 2005 yang dikuasai PT Berkat Karya Bersama (BKB) itulah yang justru bisa mengakses Sisminbakum "dan berhasil mengantongi surat keputusan menteri yang mengesahkan akta TPI yang diajukan notris Bambang Wiweko.

 

Namun, atas perintah Menkumham Patrialis Akbar, Dirjen AHU melakukan penelitian ulang terhadap keberadaan TPI. Hasil penelitian itu membuahkan terbitnya surat Kemkumham Nomor AHU.2AH.03.04-114A yang isinya mencabut surat keputusan Nomor C07564.HT.01.04.TH.2005 mengenai pengesahan Akta TPI Nomor 16 tanggal 18 Maret 2005.

 

Surat pemberitahuan pencabutan akta TPI itu dibuat oleh pelaksana harian Direktur Perdata Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Rike Amavita. Saat disinggung keabsahan surat pembatalan yang dibuat Rike, Aidir kembali menegaskan bahwa surat yang dibuat Amavita itu sah. "Surat pencabutan itu sah dan institusional. Soal siapa yang menandatangani, itu bukan urusan dia (Hary Tanoe)," kata Aidir yang oleh Hary Tanoe dilaporkan ke Polda Metro.

 

Hary menuding surat Amavita maupun SK Kemkumham Nomor AHU.2AH.03.04-114A itu palsu.

 

Ditanya apakah dengan terbitnya surat yang mencabut pengesahan akta TPI yang diajukan PT Berkah Karya Bersama (PT BKB), perusahaan grup Hary Tanoe yang memiliki 75% saham TPI, berarti kepemiIikan TPI kembali ke Siti Hardijanti Rukmana (Mbak Tutut) dan grup, Aidir menyatakan, surat pencabutan itu hanya terkait prosedur, bukan substansi" Kami tidak bicara soal itu (substansi). Kita bicara soal kesalahan prosedur," kata Aidir lagi.

 

Adakan RUPS Lagi

 

Sebaliknya, terbitnya surat itu disyukuri oleh kubu Mbak Tutut dengan mengadakan RUPS pada 23 Juni 2010. Rapat itu merombak komisaris dan jajaran direksi TPI. Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN)' Syamsir Siregar didaulat menjadi komisaris. Sedangkan di jajaran direktur, dipimpin ketua umum Partai Patriot Japto S Soerjosoemarno sebagai dirutnya.

 

Jajaran direksi lainnya adalah wakil dirut Daniel Goenawan Reso, direktur Mohamad Jarman dan Agus Sjafrudin. Para pemegang saham TPI adalah Siti Hardiyanti Rukmana, PT Citra Lamtoro Gung Persada, Yayasan Purna Bhakti Pertiwi, PT Tridan Satriaputra Indonesia, Mohamad Jarman, dan Niken Vijayanti.

 

Tak ada nama Hary Tanoe sebagai pemilik saham TPI. "Ya karena dalam surat perjanjian antara Ibu Tutut dan Hary Tanoe tidak ada sama sekaIi klausul pemberian kuasa pemegang saham maupun pengalihan saham dari Ibu Tutut ke Hary," kata kuasa hukum Mbak Tutut, Harry Ponto.

 

Jumat Ialu (2/7) selaku dirut PT Media Nusantara Citra (MNC), Hary berkunjung ke Investor Daily untuk menjelaskan masalah ini. Ketika itu Hary menyatakan, pengambilalihan 75% saham Mbak Tutut di TPI itu sebagai konsekuensi atas perjanjian yang dibuat bersama. Sebab, Hary telah berhasil membereskan semua utang-utang Mbak Tutut di sejumlah perusahaan, termasuk TPI, Bank Yama, maupun para rekanannya. (ant/ris)