Tuesday 23 December 2014 - 04:23

Berita dan EventBerita dan Event

CMNP Call Center

Join our NewsletterJoin our Newsletter

Submit

UPDATE TRAFICUPDATE TRAFIC

  • Mon, 22 Dec 2014 - 11:52

    Batas kecepatan maksimum Jalan Tol Dalam Kota 80 Km/jam. (Fitri senkom)

  • Mon, 22 Dec 2014 - 11:51

    Contact Center Jalan Tol Ir. Wiyoto Wiyono, MSc ( Cawang – Priok – Pluit ) 021 – 651 8350.(Fitri Senkom)

  • Mon, 22 Dec 2014 - 11:47

    Dari Cawang Keluar Gedong Panjang / Muara Baru lancar. (Fitri Senkom)

  • Mon, 22 Dec 2014 - 11:44

    Keluar Rawasari / Salemba tersendat imbas jalur arteri padat. (Fitri Senkom)

  • Mon, 22 Dec 2014 - 11:16

    Pluit - Priok - Cp.Putih LANCAR, Cp.Putih - Rawamangun PADAT, Rawamangun - Cawang LANCAR.(Fitri Senkom)

  • Mon, 22 Dec 2014 - 11:13

    Tol Rawamangun - Priok - Pluit LANCAR.(Fitri Senkom)

  • Mon, 22 Dec 2014 - 11:11

    Cawang - Jatinegara LANCAR, Jatinegara - Rawamangun PADAT dampak keluar Rawamangun tersendat.(Fitri Senkom)

  • Mon, 22 Dec 2014 - 11:07

    Diberlakukan sistem buka tutup di Cawang dari Cikampek ke Priok.(Fitri Senkom)

  • Mon, 22 Dec 2014 - 05:58

    Selamat Pagi Tweeps, Jangan Lupa Doa dan Senyumnya Biar Diberi Kelancaran dan Rezeki Yang Berlimpah Hari Ini"(ba).

  • Mon, 22 Dec 2014 - 05:55

    Basoetta - Pluit - tg priok - kelapa gading - cawang LANCAR.(ba).

STOCK EXCHANGESTOCK EXCHANGE

CMNP Stock

Berita Terkini : KEMKUMHAM

Akta TPI 18 Maret 2005 tidak Prosedural
Berita Terkini

KEMKUMHAM Akta TPI 18 Maret 2005 tidak Prosedural

Source : Investor Daily, Hal. 21 Mon, 5 Jul 2010

Oleh Bani Saksono

 

JAKARTA - Kementerian Hukum dan HAM (Kemkumham) kembali menyatakan tidak sahnya keberadaan Akta PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (TPI) yang diajukan pada 18 Maret 2005. Sebab, proses pengajuan akta itu tidak menempuh prosedur yang berlaku di bekas Departemen Kehakiman itu.

 

Hal itu kembali dilontarkan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Kemkumham Aidir Amin Daud, Minggu (4/7) di Jakarta. Dia menegaskan; pengesahan akta PT dibatalkan karena proses penerbitannya tidak sesuai prosedur, yakni tidak melalui otoritas berwenang di Kemkumham. "Surat keputusan pada 2005 itu prosedurnya tidak benar, tidak dikeluarkan oleh pejabat struktural yang mempunyai otoritas," kata Aidir, kemarin.

 

Aidir menjelaskan, Prosedur yang benar adalah permohonan pengesahan diajukan ke otoritas berwenang di Kemkumham. Pejabat itulah yang akhimya menerbitkan surat perintah kepada operator Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) yakni PT Sarana Rekatama Dinamika (SRD) untuk diproses. "Prosedur ini yang tidak dijalankan. Pengajuan pengesahan langsung ditujukan ke PT SRD, tidak melalui otoritas yang berwenang," kata Aidir.

 

Dalam kasus Sisminbakum, pihak Kejaksaan menyatakan negara dirugikan hingga Rp 410 miliar. Sebab, dana kutipan dari para notaris yang mendaftarkan perusahaannya ke Ditjen AHU mayoritas masuk kantong PT SRD.

 

Sebelum TPI yang belakangan dikuasai Hary Tanoesoedibjo itu, pemegang 100% saham TPI mengadakan rapat umum pemegang saham (RUPS) pada 17 Maret 2005 dengan agenda merombak jajaran direksi dan komisaris. RUPS mengangkat Dandy Nugroho Hendro Mariyanto Rukmana selaku Dirut menggantikan Hidajat Tjandradjaja. Hasil RUPS itu pun didaftarkan ke Ditjen AHU melalui notaries BuntarioTigris Darmawa, pada hari itu juga. Namun, pendaftaran itu tak bisa mengakses Sisminbakum.

 

Sehari berikutnya, RUPS 18 Maret 2005 yang dikuasai PT Berkat Karya Bersama (BKB) itulah yang justru bisa mengakses Sisminbakum "dan berhasil mengantongi surat keputusan menteri yang mengesahkan akta TPI yang diajukan notris Bambang Wiweko.

 

Namun, atas perintah Menkumham Patrialis Akbar, Dirjen AHU melakukan penelitian ulang terhadap keberadaan TPI. Hasil penelitian itu membuahkan terbitnya surat Kemkumham Nomor AHU.2AH.03.04-114A yang isinya mencabut surat keputusan Nomor C07564.HT.01.04.TH.2005 mengenai pengesahan Akta TPI Nomor 16 tanggal 18 Maret 2005.

 

Surat pemberitahuan pencabutan akta TPI itu dibuat oleh pelaksana harian Direktur Perdata Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Rike Amavita. Saat disinggung keabsahan surat pembatalan yang dibuat Rike, Aidir kembali menegaskan bahwa surat yang dibuat Amavita itu sah. "Surat pencabutan itu sah dan institusional. Soal siapa yang menandatangani, itu bukan urusan dia (Hary Tanoe)," kata Aidir yang oleh Hary Tanoe dilaporkan ke Polda Metro.

 

Hary menuding surat Amavita maupun SK Kemkumham Nomor AHU.2AH.03.04-114A itu palsu.

 

Ditanya apakah dengan terbitnya surat yang mencabut pengesahan akta TPI yang diajukan PT Berkah Karya Bersama (PT BKB), perusahaan grup Hary Tanoe yang memiliki 75% saham TPI, berarti kepemiIikan TPI kembali ke Siti Hardijanti Rukmana (Mbak Tutut) dan grup, Aidir menyatakan, surat pencabutan itu hanya terkait prosedur, bukan substansi" Kami tidak bicara soal itu (substansi). Kita bicara soal kesalahan prosedur," kata Aidir lagi.

 

Adakan RUPS Lagi

 

Sebaliknya, terbitnya surat itu disyukuri oleh kubu Mbak Tutut dengan mengadakan RUPS pada 23 Juni 2010. Rapat itu merombak komisaris dan jajaran direksi TPI. Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN)' Syamsir Siregar didaulat menjadi komisaris. Sedangkan di jajaran direktur, dipimpin ketua umum Partai Patriot Japto S Soerjosoemarno sebagai dirutnya.

 

Jajaran direksi lainnya adalah wakil dirut Daniel Goenawan Reso, direktur Mohamad Jarman dan Agus Sjafrudin. Para pemegang saham TPI adalah Siti Hardiyanti Rukmana, PT Citra Lamtoro Gung Persada, Yayasan Purna Bhakti Pertiwi, PT Tridan Satriaputra Indonesia, Mohamad Jarman, dan Niken Vijayanti.

 

Tak ada nama Hary Tanoe sebagai pemilik saham TPI. "Ya karena dalam surat perjanjian antara Ibu Tutut dan Hary Tanoe tidak ada sama sekaIi klausul pemberian kuasa pemegang saham maupun pengalihan saham dari Ibu Tutut ke Hary," kata kuasa hukum Mbak Tutut, Harry Ponto.

 

Jumat Ialu (2/7) selaku dirut PT Media Nusantara Citra (MNC), Hary berkunjung ke Investor Daily untuk menjelaskan masalah ini. Ketika itu Hary menyatakan, pengambilalihan 75% saham Mbak Tutut di TPI itu sebagai konsekuensi atas perjanjian yang dibuat bersama. Sebab, Hary telah berhasil membereskan semua utang-utang Mbak Tutut di sejumlah perusahaan, termasuk TPI, Bank Yama, maupun para rekanannya. (ant/ris)